Liputan6.com, Jakarta – BPJS Kesehatan seperti diketahui saat ini sudah surplus. Namun, Komisi IX DPR RI menyoroti catatan yang harus diperbaiki, yakni menumpuknya tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan dan masih banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang non aktif. Berdasarkan data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) per Juni 2023, jumlah peserta JKN yang terdaftar tapi…
Penyelesaian polusi udara, lanjut Charles Honoris, yakni dengan mencari penyebab dan pencegahannya, bukan saja soal memperbaiki kondisi saat ini. “Masalah kesehatan ada di ujungnya, ada akibat dan dampaknya. Tetapi permasalahan utama yang harus segera dibenahi why-nya, mengapanya dan kalau tadi kita dengar penjelasan faktornya banyak,” katanya. “Jadi perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong…
Komisi IX DPR RI menggelar rapat audiensi bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Audiensi itu untuk membahas polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang semakin parah. “Hari ini kita audiensi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan juga sekelompok masyarakat dari bicara udara untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan polusi…
Komitmen Nur Nadlifah terwujud ke dalam program penurunan stunting yang ia gerakkan bersama masyarakat, seperti yang dilakukan bersama kader Fatayat dan Muslimat NU. “Seperti dapil (daerah pemilihan) saya di Tegal, Brebes, itu teman teman Fatayat membuat Program Sahabat Asuh,” imbuhnya. “Jadi dalam program ini, para kader kesehatan mendampingi keluarga yang berpotensi stunting, baik kepada remaja…
Edy Wuryanto juga menyebutkan, dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru, menjamin mahasiswa yang mengikuti program dokter spesialis atau subspesialis terlindungi dari kekerasan fisik, mental dan bullying. Mereka juga memiliki hak untuk diberikan waktu istirahat. “Di UU Kesehatan yang baru, ada pasal yang mengatur hak mahasiswa di bidang kesehatan,” pungkas Edy. Di sisi lain, terkait pelaporan…
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan hotline pengaduan melalui situs web (website) dan nomor kontak WhatsApp. Sehingga kasus bullying dapat segera dilaporkan. Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, membuka hotline pengaduan bullying kepada dokter ini agar ditelaah lebih lanjut, sanksi apa yang akan diterima pelaku nantinya, apakah sanksi ringan, berat, atau sedang. “Bagi (dokter) yang merasa terganggu…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kemungkinan rapat paripurna pengesahan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) akan digelar pekan ini. Namun, dia belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna tersebut. Pasalnya, pekan ini DPR menjadwalkan rapat paripurna pada Selasa (11/7/2023) dan Kamis (13/7/2023). “Hari paripurna hanya setiap Selasa dan Kamis,” kata Dasco di Kompleks Parlemen…
Proyek genom, menurut Iqbal Mochtar, tidak hanya menyangkut pengumpulan dan pengurutan genom. Ada juga beberapa negara yang melakukan genome editing. “Di Cina, yang merupakan lanskap untuk pengeditan genom, rumit dan mereka tidak memiliki aturan yang jelas,” tambahnya. “Di beberapa negara di dunia, ada sekitar 22 hingga 29 negara yang menyuarakan penolakan terhadap genome editing. Ini…
1/8 Para pengunjuk rasa dari kalangan tenaga medis dan kesehatan menggelar aksi teatrikal di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani) 1/8 Dalam aksinya, mereka meminta DPR menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law di Rapat Paripurna DPR karena dianggap merugikan tenaga kesehatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani) 1/8 Mereka membawakan tuntutan bertajuk Aksi Menyelamatkan Kesehatan…
Liputan6.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) resmi menjadi undang-undang. Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna DPRI RI Sesi V Tahun 2022-2023 hari ini, Selasa, 11 Juli 2023 sudah mengetuk soal ini. Sebelum memukul palu, Puan Maharani bertanya kepada peserta sidang tentang RUU Kesehatan. “Kami bertanya lagi kepada seluruh peserta sidang,…
Laila Nuranna Soedirman mengatakan, setelah membaca, mempelajari, dan membahas dengan seksama bukti-bukti berdasarkan RUU Kesehatan, pihaknya mengidentifikasi beberapa hal serius yang memang perlu diperhatikan. Pertamapenyusunan RUU Kesehatan tidak cukup memenuhi asas sosial pembuatan undang-undang, yaitu asas krusial pembuatan undang-undang. Asas-asas tersebut meliputi asas keterbukaan/transparansi, partisipasi, kejelasan landasan pembentukan (filosofis, sosiologis, dan yuridis), serta kejelasan perumusan….
Rahmad Handoyo juga mendorong pemerintah pusat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Direktorat Jenderal Peternakan untuk merancang cara pencegahan penyakit menular dari hewan ke manusia. “Kerjasama ini juga harus memberikan informasi yang masif kepada masyarakat agar kejadian yang tidak terduga dapat diminimalisir,” lanjutnya. “Jadi, (kunci) keberhasilan penjangkauan ini terletak pada pemerintah…
Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, tidak benar nasib tenaga kesehatan (Nakes) tidak lagi terjamin. RUU Kesehatan. Komisi IX DPR sebenarnya sangat memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum tenaga kesehatan. Menurutnya, kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat yang dilayani maupun yang melayani, termasuk organisasi profesi telah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja)…
Mantan Direktur Penyakit Menular Asia Tenggara WHO, Tjandra Yoga Aditama menyatakan beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah saat ini di masa endemik. Pertama, tetap menjaga kegiatan surveilans, memantau penyakit (dan genomik) secara terus menerus agar jika terjadi syok epidemiologi dapat terdeteksi dan segera ditangani,” tulisnya dalam pesan singkat kepada Kesehatan Liputan6.comRabu (21/6/2023). “Kedua, level riset…