Ketuk Rumah Mau Mendata Status Gizi, Kader KB Ini Malah Dikira Minta Sumbangan

Liputan6.com, Makassar Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggerakkan tim pendamping keluarga (TPK) termasuk kader keluarga berencana (KB) untuk menurunkan angka stunting.

Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, tim pendamping keluarga yang ada di Sulawesi Selatan totalnya ada 20.046 orang. Dua di antaranya adalah Desi Natalia Atakari dan Musawarti.

Keduanya berbagi kisah soal susah senang menjalani kegiatan sebagai kader KB di Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan.

“Sebagai kader KB kami dibentuk dalam satu tim TPK, di mana dalam kelompok itu terdiri dari satu kader KB, satu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan satu tenaga kesehatan,” ujar Desi kepada Health Liputan6.com saat ditemui di UPT KB Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 3 Oktober 2023.

Dengan kata lain, satu tim pendamping keluarga terdiri dari tiga orang. Ketiganya melakukan edukasi dan pendampingan kepada sasaran yang dalam hal ini termasuk anak terindikasi stunting (baduta), ibu hamil, calon pengantin (catin), dan ibu nifas (pasca melahirkan).

Dalam menjalani tugas sebagai kader KB, Desi dan Musawarti sempat menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya dianggap sebagai orang yang hendak meminta sumbangan.

“Kita datang, ditutup pintu, dia bilang ‘tidak ada minta-minta sumbangan di sini’ saya bilang ‘bukan, kami ini mau mendata status gizi bukan minta sumbangan’,” kenang Musawarti.

Selain status gizi, Musawarti juga mendata lingkar lengan hingga paparan asap rokok penghuni rumah yang didatangi.

Stunting merupakan masalah yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.