Liputan6.com, Jakarta Selama beberapa minggu belakangan, persoalan polusi udara Jabodetabek terus menjadi topik hangat. Bagaimana tidak? Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) turut mengalami kenaikan seiring dengan polusi udara yang parah.
Disebutkan juga dalam dua tahun terakhir tepatnya selama 2021-2023, polusi udara di area Jabodetabek tidak pernah memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, WHO telah memperbarui standar batas aman PM2.5, yaitu rerata 24 jam di angka 15 μg/m3 dan rerata satu tahun di angka 5 μg/m3. Sementara itu, di Jabodetabek di rentang tahun 2021 – 2023 kadar PM2.5 lebih dari 15 μg/m3.
Artinya, kualitas udara Jabodetabek memang melebihi batas aman yang selama ini sudah ditetapkan oleh WHO. Lantas, apa komentar pakar terkait standar WHO soal polusi udara tersebut?
Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama menuturkan bahwa sebenarnya setiap negara tidak perlu mengikuti standar WHO.
“Secara umum, baik untuk polusi udara maupun masalah kesehatan lain, maka setiap negara tidak harus 100 persen mengikuti WHO,” ujar Tjandra melalui keterangan yang diterima Health Liputan6.com, Jumat (8/9/2023).
Negara Tentukan Kriteria Sendiri
Menurut Tjandra, masing-masing negara bisa menentukan standarnya sendiri soal batas aman dan tidaknya suatu kondisi, termasuk mengenai polusi udara.
“Masing-masing negara dapat menentukan kriteria sendiri. Demikian juga kebijakan kesehatan lain. Kebijakan kesehatan kita juga tidak semua sama persis dengan rekomendasi WHO,” kata Tjandra.
Selanjutnya Tjandra menambahkan, tentang kadar PM 2.5 versi WHO, maka angka yang dipakai sekarang itu adalah angka baru.
“Dengan angka ini maka sekitar 90 persen anak-anak di dunia terpapar dengan polusi di atas ambang batas WHO,” ujar Tjandra.
Sejumlah pihak menyebut selain asap kendaraan dan pabrik, penyebab polusi udara di wilayah Jabodetabek dan Banten adalah debu akibat pembakaran batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Untuk menekan kondisi ini, pemerintah diharapkan mema…